Implikasi Hukum Terhadap Bangunan Rumah Diatas Tanah Kas Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Studi Di Desa Sumberagung Dukuh Semenan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

Purbasari, Aghnesc Dhiyah (2022) Implikasi Hukum Terhadap Bangunan Rumah Diatas Tanah Kas Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Studi Di Desa Sumberagung Dukuh Semenan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri). Skripsi thesis, Universitas Kadiri.

[img] Text
Halaman Awal.pdf

Download (305kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (165kB)
[img] Text
Bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (274kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (177kB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran warga tentang perlindungan hukum, baik bagi penyewa awal yang terdaftar pada buku desa maupun warga penyewa baru yang menempati bangunan diatas tanah kas desa tersebut apabila suatu hari tanah kas desa akan dipergunakan kembali peruntukannya bagi pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan pengembangan desa sementara warga juga memiliki hak terhadap bangunan diatas tanah kas desa tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum di masyarakat, melalui pendekatan historis (Historical Approach) dengan menelaah sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian hukum. Peraturan desa harus dibuat dengan tetap mengacu pada UUPA dan tidak bertentangan dengan UUD’45. Pembuatan peraturan Desa merupakan bentuk pelaksanaan dari hukum administrasi, berlandaskan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheidings Begins) yaitu hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan atas bangunan dan tanaman diatasnya. Tanah tunduk pada hukum tanah/UUPA dan bangunan tunduk pada hukum perikatan. Tidak adanya peraturan desa yang berarti tidak adanya perlindungan hukum bagi warga karena tidak adanya kepastian hukum berupa norma hukum tertulis. Kata Kunci: Peraturan Desa; Tanah Kas Desa; Perlindungan Hukum

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: NR Nurul Huda
Date Deposited: 10 Nov 2022 06:41
Last Modified: 10 Nov 2022 06:41
URI: http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/413

Actions (login required)

View Item View Item