Penegakan Hukum Terhadap Publik Figur Terkait Endorsement Produk Investasi Ilegal

Atin, Rachel Dwi Febriana (2022) Penegakan Hukum Terhadap Publik Figur Terkait Endorsement Produk Investasi Ilegal. Skripsi thesis, Universitas Kadiri.

[img] Text
cover.pdf

Download (43kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (35kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (234kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (116kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Publik Figur Terkait Endorsement Produk Investasi Ilegal. Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak pelaku usaha dalam memasarkan produk investasi dengan menggunakan jasa publik figur di media sosial. Namun tidak jarang juga publik figur mempromosikan produk investasi yang tidak memiliki izin dari otoritas terkait atau dalam hal investasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Viralnya sosok publik figur dijadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan suatu produk investasi ilegal melalui akun media sosial milik publik figur tersebut. Rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu Bagaimana bentuk investasi ilegal yang ada di Indonesia?, lalu Apa sanksi hukum terhadap publik figur yang melakukan Endorsment pada produk investasi ilegal tersebut?. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum untuk mengetahui pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap publik figur yang mempromosikan produk investasi ilegal tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penegakkan hukum terhadap publik figur terkait endorsement produk investasi illegal merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUH Pidana, kemudian Sanksi Hukum terhadap publik figur atas produk investasi ilegal yang diiklankan di mediasosial. Untuk itu pemerintahharusnyalebih mempertegas lagi peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen dan seorang publik figur yang mengiklankan produk hendaknya beritikad baik dalam menjalankan profesinya. Kata kunci : Penegakan hukum, Investasi Ilegal, Endorsement, Publik Figur

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Unnamed user with email rio.mahardiko@gmail.com
Date Deposited: 03 Mar 2023 03:40
Last Modified: 06 Mar 2023 04:32
URI: http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/535

Actions (login required)

View Item View Item