Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Empiris di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)

Kusuma, Bella Widya (2023) Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Empiris di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Skripsi thesis, Universitas Kadiri.

	Text 01.Cover.pdf Download (145kB)
	Text 02.abstrak.pdf Download (140kB)
	Text 03.bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text 04.daftar pustaka.pdf Download (179kB)

Abstract

Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang didaftarkan dengan maksud dapat membuktikan bahwa sebagai pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak guna tanah. Di Desa Tales sendiri berdasarkan hasil pra observasi diduga masih banyak tanah di Desa Tales yang belum memiliki surat hak atas kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan pada saat pengimplementasian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikkIndonesiaaNomorr66Tahunn20188tentang program PendaftarannTanahhSistematissLengkap di Desa Tales Kecamatan,Ngadiluwih KabupatennKediri. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa pengimplementasian PTSL di Desa Tales sudah dilakukan sejak tahun 2019. Program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Desa Tales dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu pendataan saat pendaftaran atau ketidaksesuaian data riil, minimnya kouta sehingga mengutamakan wilayah pemukiman daripada persawahan, dan adanya tanah sengketa sehingga harus memediasi pihak-pihak terkait. Pengimplementasian program PTSL ini dianggap membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas bukti kepemilikan tanah dengan proses yang mudah dan murah sedangkan sektor pemerintahan tentunya mendapatkan update pendataan bidang tanah. Keywords : Implementasi PTSL, Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	Unnamed user with email rio.mahardiko@gmail.com
Date Deposited:	27 Feb 2026 07:40
Last Modified:	27 Feb 2026 07:40
URI:	http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/1105

Actions (login required)

View Item