Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Di Kabupaten Jombang

Anugerahini, Linda (2025) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Di Kabupaten Jombang. Thesis thesis, Universitas Kadiri.

	Text 1. Cover.pdf Download (157kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (123kB)
	Text 3. BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text 4. Daftar Pustaka.pdf Download (152kB)

Abstract

Penelitian terhadap implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Jombang. dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III yaitu implementasi kebijakan dilihat dari 4 (empat) variabel yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. Dari segi komunikasi peraturan terkait pendelegasian wewenang kepada Camat sudah dilaksanakan dengan baik, namun kedepannya harus terus dikomunikasikan kepada Camat sebagai implementor secara berkala sehingga tujuan kebijakan tetap diinformasikan demi capaian hasil yang optimal. Dari variabel disposisi, komitmen dan konsistensi Camat sangat konsisten terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Variabel yang ketiga yaitu sumberdaya, bisa dikatakan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan masih terbatas sehingga dibutuhkan tambahan dukungan terhadap sumberdaya tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dari sisi struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendelegasian wewenang disertai dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi kecamatan untuk menjalankan peraturan Bupati ini. Begitu juga dengan pembagian tugas di kecamatan sudah dilaksanakan dengan membuat surat tugas dari Camat yang berisikan uraian tugas dalam melaksanakan kebijakan. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah komitmen dan konsistensi Camat dalam melaksananakan kebijakan yang disertai dengan SOP dari instansi terkait. Sedangkan untuk faktor penghambat kebijakan ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan yang kedepannya diharapkan dapat perhatian lebih dari pemerintah. Kata kunci : pendelegasian wewenang

Item Type:	Thesis (Thesis)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Sospol > Prodi Ilmu Administrasi Publik S2
Depositing User:	Unnamed user with email rio.mahardiko@gmail.com
Date Deposited:	28 Apr 2026 06:55
Last Modified:	28 Apr 2026 06:55
URI:	http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/1140

Actions (login required)

View Item