Alfalaky, Muhammad Faqih (2024) Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa Dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Kadiri.
![]() |
Text
cover.pdf Download (40kB) |
![]() |
Text
abstrak.pdf Download (134kB) |
![]() |
Text
bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf Download (195kB) |
Abstract
Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dalam konteks ekonomi, konsumen memiliki peran penting dalam menentukan permintaan pasar atas barang dan jasa. Makanan dan Minuman kadaluarsa adalah produk-produk yang telah melewati tanggal kedaluwarsa atau tanggal "terbaik digunakan sebelum" yang tercetak pada kemasan mereka. Makanan atau minuman yang kadaluarsa mungkin tidak aman untuk dikonsumsi karena bisa menjadi sarang bakteri, jamur, atau zat-zat berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau penyakit lainnya. Mengonsumsi makanan atau minuman yang kadaluarsa juga dapat mengurangi nilai gizi atau kualitasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu deskripsi perilaku yang mencakup unsur-unsur perilaku kriminal individu yaitu pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa. Penelitian ini bertujuan sebagai, pertama yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan Makanan Kadaluarsa dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah pelindungan hukum terhadap konsumen menurut UUPK pada prinsipnya merupakan kewajiban dari pemerintah pusat maupun daerah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga mempertimbangkan keterlibatan masyarakat, dan ketentuan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku tindak pidana pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa diatur dalam “Pasal 62 - Pasal 63”, sedangkan ketentuan sanksi administratif bagi pelaku usaha diatur dalam “Pasal 60” pasal 101-pasal 115 dan Pasal 62 Ayat 3 serta pidana tambahan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kadaluarsa, UUPK.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Pertanian > Prodi Agroteknologi S1 |
Depositing User: | NR Nurul Huda |
Date Deposited: | 27 May 2025 04:18 |
Last Modified: | 27 May 2025 04:18 |
URI: | http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/828 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |