Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek

Wijaya, Beny (2024) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek. Thesis thesis, Universitas Kadiri.

	Text cover.pdf Download (82kB)
	Text abstrak.pdf Download (913kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (937kB)

Abstract

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengacu kepada Kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik jangka pendek dan jangka menengah. Agar tercipta kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yaitu menjadi institusi yang berperan sebagai fasilitator, mediator dan komunikator terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam hal ini mengenai pengelolaan hibah barang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan hibah barang di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan tujuan peneliti yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah implementasi pengelolaan hibah barang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek tersebut sesuai dengan model George Edward III. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan hibah barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik George Edward III, ditinjau dari Komunikasi dimana aktivitas komunikasi yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek sebagai koordinasi yang dilakukan staf pelaksana agar pengelolaan hibah barang dapat berjalan sesuai tujuan. Sumber daya menunjukkan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya yaitu terkait dengan masih terbatas atau belum memiliki SDM yang berkompetensi di bidang konstruksi, maupun pejabat pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang Selain itu masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang ditunjukkan dengan keterbatasan perangkat lunak yang memadai. Disposisi, dalam mendukung pengelolaan bibah barang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek telah menetapkan kriteria yang diperlukan untuk menjadi pelaksana pengelolaan hibah barang. Selain itu masih kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Struktur Birokrasi, mengenai struktur birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan hibah barang menetapkan SOP dalam sistem pengelolaan secara sistematis. Faktor pendukung pengelolaan hibah barang yaitu meliputi terjalin komunikasi yang baik dan adanya Standard Operational Procedure (SOP) secara jelas. Adapun sebagai faktor penghambat, yaitu mengenai keterbatasan jumlah staf teknis, keterbatasan sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Kata Kunci: Implementasi, Hibah barang, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi

Item Type:	Thesis (Thesis)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Sospol > Prodi Ilmu Administrasi Publik S2
Depositing User:	Unnamed user with email rio.mahardiko@gmail.com
Date Deposited:	08 Dec 2025 04:17
Last Modified:	08 Dec 2025 04:17
URI:	http://repository.unik-kediri.ac.id/id/eprint/985

Actions (login required)

View Item